News  

3 Organisasi Advokat Bicara Soal RKUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Senin, 28 November 2022 – 03:14 WIB

VIVA Nasional – Tiga organisasi advokat yang terdiri dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI) merespons soal draf perubahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sudah Diakomodir

Ketua Umum Peradi Luhut MP Pangaribuan, Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, dan Ketua Umum DPN Peradi SAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, menyampaikan bahwa sejumlah masukan dari pihaknya telah diakomodir dalam draf perubahan RKUHP per 24 November 2022.

Rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membahas penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membahas penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Photo :

  • ANTARA/Melalusa Susthira K

Sejumlah masukan itu antara lain terkait pasal-pasal obstruction of justice (tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan), contempt of court (tindak pidana gangguan dan persesatan proses peradilan), dan tindak pidana jabatan terhadap proses peradilan.

“Kami perlu mengapresiasi pemerintah dan DPR yang sudah mengakomodir masukan kami terkait pasal contempt of court,” kata mereka dalam rilis bersama yang diterima wartawan, Minggu, 27 November 2022.

Beberapa Pasal di Draf Diubah

Sumber: www.viva.co.id