Kamis, 19 Januari 2023 – 18:16 WIB
VIVA Nasional – Minimnya akses bagi penyandang disabilitas masih jadi persoalan yang mesti diselesaikan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Persoalan itu perlu political will yang kuat dari para pemangku kepentingan.
Demikian disampaikan Aktivis hak penyandang disabilitas, Sunarman  dalam diskusi bertajuk “Difabel Menjadi Warga Kelas Satu‘ di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Januari 2023.
“Diperlukan political will yang kuat dari dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah untuk merealisasikan hak-hak para penyandang disabilitas,” kata Sunarman.
Menurut dia, ada tiga tantangan yang harus dihadapi dalam memajukan hak penyandang disabilitas. Ia merincikan tiga tantangan itu yakni hambatan sosial budaya yang mempengaruhi pola pikir terhadap kaum disabilitas.
Lalu, yang ketiga, ia menyinggung hambatan fisik dan geografis dalam pemberian pelayanan, dan ketidaktersediaan data tunggal yang komprehensif dan terpilah terkait penyandang disabilitas. “Ketiganya masih menjadi kendala utama,” jelas Sunarman.
Dia mengatakan pemerintah beri jaminan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Ia bilang hal itu merujuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait jaminan persamaan hak bagi setiap warga negara di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sosial, agama, dan politik. “Pengakuan hak ini tentunya juga berlaku bagi penyandang disabilitas,” tuturnya.
Halaman Selanjutnya
Tapi, ia menyoroti minimnya akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan serta ketersediaan jaminan kesehatan atau jamkes masih terlihat jelas.
Sumber: www.viva.co.id
