News  

Masukan dari Pengurus Pusat IAKMI dan AIPTKMI untuk Pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law

Tenaga kesehatan dari IDI gelar aksi damai di Patung Kuda, Jakarta.

Sabtu, 13 Mei 2023 – 13:37 WIB

VIVA Nasional  – Pembahasan RUU Kesehatan melalui pendekatan Omnibus-Law masih terus dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dengan tujuan dapat mengurangi atau menghilangkan ketidakharmonisan yang terjadi di antara beberapa pihak. 

Sehubungan dengan proses pembahasan RUU Kesehatan Omnibus-Law tersebut, Organisasi Profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI), menelaah kritis terhadap isi dari RUU tersebut dan menyampaikan beberapa catatan sebagai bentuk masukan.

Pertama, Pengurus Pusat IAKMI dan AIPTKMI mengapresiasi niat baik DPR dan Pemerintah untuk melakukan Transformasi Sistem Kesehatan, termasuk untuk mendorong terbitnya Undang-Undang Kesehatan Omnibus- Law. Akan tetapi, pihaknya meminta agar proses penyusunan dan pembahasan RUU tersebut dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian serta memperhatikan masukan dan keterlibatan masyarakat luas termasuk Organisasi Profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan dan Asosiasi/Pemerhati Kesehatan lainnya. 

“Prosesnya dilakukan tidak hanya sekedar formalitas melaksanakan kegiatan partisipasi publik, akan tetapi kemudian tidak mempertimbangkan dan memasukannya dalam draft RUU Kesehatan,” kata perwakilan IAKMI dan AIPTKMI dalam pernyataan resminya, Jumat 12 Mei 2023.

Selain itu, kedua organisasi kesehatan tersebut juga mengusulkan agar kesehatan masyarakat menjadi payung dari RUU Kesehatan yang sedang dibahas ini. 

“Upaya-upaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer lebih dititikberatkan pada upaya promotif dan preventif serta perlu dipertegas bahwa semua level Upaya Kesehatan Masyarakat itu diselenggarakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat primer, sekunder dan tersier,” katanya.

Ketiga, pihak IAKMI dan AIPTKMI akan mendukung kenaikan besaran anggaran kesehatan oleh pemerintah minimal 10% APBN dan APBD di luar gaji dengan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dengan lebih prioritas pada upaya promotif dan preventif.

Halaman Selanjutnya

Menurut Pengurus Pusat IAKMI dan AIPTKMI, dalam rangka menghilangkan unsur diskriminasi dan menjunjung asas kesetaraan antar profesi kesehatan, pasal tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan, penyebutan tenaga medis perlu dihilangkan dan diganti dengan Tenaga Kesehatan.

img_title

Sumber: www.viva.co.id