News  

Pejabat Bea Cukai Akui Pelaku Usaha Tak Wajib Realisasikan Kuota CPO

Ilustrasi sidang di pengadilan.

Selasa, 29 November 2022 – 11:41 WIB

VIVA Nasional – Kepala Sub Direktorat Ekspor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Vitha Budhi Sulistyo mengatakan bahwa pelaku usaha penerima persetujuan ekspor (PE), tidak wajib merealisasikan jumlah kuota ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunan yang didapatnya. 

Vitha juga menegaskan tidak digunakannya fasilitas PE bukanlah pelanggaran. Menurut Vitha pelaku usaha memiliki hak untuk menggunakan atau tidak fasilitas PE CPO.

Hal tersebut diungkapkan Vitha Budhi saat bersaksi dalam persidangan lanjutan kasus korupsi persetujuan ekspor (PE) CPO atau kasus minyak goreng di PN Tipikor. 
 

Minyak goreng. (ilustrasi)

Minyak goreng. (ilustrasi)

“Bukan pelanggaran,” kata Vitha di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 28 November 2022.

Mulanya, saksi dikonfirmasi oleh majelis hakim, apakah kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (domestik market obligation/DMO), menjadi salah satu hal yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait ekspor CPO. Menurut dia, DMO diatur oleh pihak Kementerian Perdagangan. Vitha menegaskan bahwa KMK hanya mengatur soal PE yang sudah diberikan oleh Kemendag.

Dia menjelaskan, pihak Bea Cukai hanya melihat PE yang diberikan Kemendag terkait pemberian izin ekspor CPO.

Sumber: www.viva.co.id