Selasa, 11 April 2023 – 21:25 WIB
VIVA Nasional – Mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan catatan Transparency International (TI) Indonesia, praktik suap menyuap dalam mengakses pelayanan publik, masih terjadi secara masif.
Alvin Nicola, Program Manager TI Indonesia, menyebut studi yang dilakukan timnya pada setahun terakhir menunjukkan 90 persen masyarakat merasa bahwa korupsi di tubuh pemerintah merupakan masalah besar. 30 persen masyarakat Indonesia, dalam studi itu, mengaku pernah membayar suap ketika mengakses layanan publik.
Pengalaman suap masyarakat Indonesia paling tinggi melibatkan layanan di kepolisian yang sebesar 41 persen. Angka kasus suap ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia yang hanya sebesar 23 persen.
“Kenapa kemudian mereka ingin membayar suap? Alasan nomor satu sebagai tanda terima kasih (33%). Kita kan dikenal ramah, untuk menyuap saja disebut sebagai tanda terima kasih. Lalu ada juga yang memang karena diminta oleh petugasnya alias membayar biaya yang tidak resmi (25%) atau karena ditawari agar prosesnya jauh lebih cepat (21%),” kata Alvin yang dikutip Selasa, 11 April 2023.
Dewan Penasehat HIPPINDO, Tutum Rahanta, tak menampik ucapan TI Indonesia tentang maraknya praktik suap menyuap dalam mengakses pelayanan publik. Para pelaku usaha yang cenderung membutuhkan akses cepat terhadap proses-proses perizinan usaha, tak jarang mengikuti praktik serupa.
Bahkan Tutum menyebut perilaku koruptif dalam mengakses pelayanan publik seakan sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan sebagian besar masyarakat.
Halaman Selanjutnya
“Pelaku usaha memperhitungkan untuk efisiensi, salah satunya efisiensi waktu. Semuanya kalau selama bisa dibeli dengan uang, apakah itu tidak korup ataupun korup, pasti akan dilakukan,” ujarnya.
Sumber: www.viva.co.id
