Kamis, 22 Desember 2022 – 14:06 WIB
VIVA Nasional – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, angkat bicara mengenai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut kebijakan PSBB maupun PPKM di Indonesia. Menurut Saleh, harus menerapkan kebijakan secara arif sesuai dengan kondisi yang ada.
Dia mengatakan, Perubahan status PPKM, misalnya, haruslah dilandasi oleh analisis dan kajian yang matang. Sebab, kasus COVID-19 belum dipastikan ujungnya seperti apa. Terbukti, WHO pun belum melepas status pandemi secara umum.
“Di berbagai negara, kondisi COVID-19 itu memang berbeda-beda. Ada yang sudah relatif aman, ada juga yang masih terpapar. Masyarakatnya pun menyikapi dengan berbagai cara. Ada yang masih ketat dengan prokes, ada yang sudah longgar, bahkan ada yang sudah tidak memperhatikan lagi soal itu,”kata Saleh dalam keterangannya kepada awak media, Kamis 22 Desember 2022.
Meski kasusnya landai, kata Saleh, Indonesia mestinya tetap selektif dalam mengeluarkan kebijakan. Sebab, kasus COVID-19 masih ditemukan dan masih banyak yang terpapar.
Artinya, kalaupun ada kebijakan pencabutan PPKM, harus dibarengi dengan arahan dan himbauan kepada masyarakat. Misalnya, masyarakat diminta tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ataupun juga Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
PHBS dan Germas ini diperlukan tidak hanya saat pandemi COVID, tapi di setiap saat. Menurut Saleh, imbauan terhadap PHBS dan Germas ini bisa dilakukan di tempat kerja, di kampus, sekolah, pasar, rumah ibadah, dan lain-lain.
Sumber: www.viva.co.id
